Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali membuka lowongan menjadi Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pilkada 2024. PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama lain. Dalam menjalankan tugasnya selama masa Pilkada 2024, PPS akan mendapatkan gaji setiap bulan, mulai dari Rp 1.050.000 Rp 1.500.000.
Selengkapnya, simak informasi mengenai pendaftaran PPS Pilkada 2024 di bawah ini: Pendaftaran PPS dibuka mulai 2 Mei hingga 8 Mei 2024 melalui laman resmi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc (SIAKBA) siakba.kpu.go.id. Jumlah PPS yang dibutuhkan adalah 3 orang per desa yang terdiri dari 1 ketua merangkap anggota dan 2 anggota PPS.
Seleksi anggota PPS terbuka bagi seluruh warga sepanjang memenuhi syarat. Kabar gembiranya, lulusan SMA bisa ikut mendaftar sebagai PPS. Sementara usia minimal yang diperbolehkan mendaftar adalah 17 tahun. Syarat PPS Pilkada 2024: Usia Minimal 17 Tahun, Lulusan SMA Bisa Daftar
Dibuka Pendaftaran Anggota PPS Pilkada Jakarta 2024, Ini Syarat, Cara Daftar dan Tahapan Seleksinya KPU Magelang Buka Pendaftaran PPS Pilkada 2024 Jadwal Daftar CPNS 2024 dan Link Pendaftaran Dibuka Bulan Mei di https://daftar sscasn.bkn.go.id
KPU Rejang Lebong Terima Pendaftaran 486 Calon PPS Untuk Pilkada 2024 Syarat Pendaftaran PPS Pilkada Ogan Ilir 2024, Simak Jadwalnya Di Sini Dibuka Bulan Mei, Jadwal Pendaftaran CPNS 2024, Link Resmi dan Syarat Daftar di sscasn.bkn.go.id
Jadwal Tes CPNS 2024 dan Link Pendaftaran Dibuka Bulan Mei di https://daftar sscasn.bkn.go.id/login 1. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS. 2. Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 lembar.
3. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir. 4. Surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan yang merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan : 5. Surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.
6. Daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup. 7. Pas foto berwarna 4×6 sebanyak 1 lembar. 8. Surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing masing partai politik bagi calon PPS yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 tahun.*)
9. Surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPS digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPS yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.**) *) hanya bagi calon PPS yang pernah menjadi anggota partai politik. **) hanya bagi calon PPS yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengatahuan yang bersangkutan.
Dikutip dari pekalongankota.go.id, masyarakat yang bersedia dan memenuhi syarat menjadi anggota PPS Pilkada 2024 bisa segera mendaftar. Caranya dengan membuat akun terlebih dahulu di aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA) pada laman https://siakba.kpu.go.id/. Apabila pendaftar mengalami kesulitan dan kebingungan dalam mendaftar di laman tersebut, maka bisa datang langsung ke Helpdesk Kantor KPU setempat.
Untuk semua pengisian formulir data diri bisa diakses pada aplikasi SIAKBA tersebut dan bisa langsung dicetak. Formulir tersebut di upload bersama beberapa dokumen pendukung lainnya seperti KTP, ijazah terakhir minimal SMA sederajat. Pendaftar PPS juga harus melampirkan Surat Keterangan Sehat yang disertai dengan Surat Pemeriksaan Laboratorium (pemeriksaan tekanan darah, kadar gula, dan kolestrol).
Selain meng upload dokumen, ada beberapa berkas fisik yang harus dikirim ke Kantor KPU pada 2 7 Mei 2024 mulai pukul 08.00 16.00 WIB. Sementara pada hari terakhir pendaftaran, 8 Mei 2024 akan ditutup pukul 23.59 WIB. Dalam menjalankan tugasnya selama masa Pilkada 2024, PPS akan mendapatkan gaji setiap bulan.
Hal itu sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU Nomor 472 Tahun 2022 terkait Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) di lingkungan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota dalam rangka tahapan pemilihan tahun 2024. Gaji PPS Pilkada 2024 mulai dari Rp 1.050.000 Rp 1.500.000. Honor tersebut dianggarkan dari dana KPU provinsi. Selain menetapkan besaran gaji, pemerintah juga telah menetapkan biaya perlindungan atau santunan bagi petugas badan ad hoc apabila terjadi kecelakaan selama proses penyelenggaraan Pilkada 2024.
Rinciannya, santunan bagi yang meninggal dunia sebesar Rp 36 juta per orang. Kemudian, santunan untuk petugas yang cacat permanen Rp 30,8 juta per orang, luka berat Rp 16,5 juta per orang, dan luka sedang Rp 8.250.000 per orang. Ada pula bantuan biaya pemakaman sebesar Rp 10 juta per orang.
Tugas Pilkada 2024 tidak jauh berbeda dari pelaksanaan Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024 lalu. Di antaranya membantu KPU dalam mengangkat dan melakukan bimbingan ke Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), merekrut Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS). Termasuk melakukan monitoring dan supervisi pelaksanaan pemutakhiran data Pemilih yang dilakukan oleh Pantarlih, dan lainnya.
Adapun masa kerja petugas PPS Pilkada 2204 mencapai delapan bulan sejak dilantik yaitu mulai 26 Mei 2024 27 Januari 2025.
